Indonesia Perjuangkan Pemutihan TKI Ilegal di Malaysia

Kuala Lumpur (ANTARA) – Indonesia sedang perjuangkan agar ada program pemutihan tenaga kerja ilegal di Semenanjung Malaysia karena banyak sekali tenaga kerja Indonesia yang ilegal, terutama di sektor konstruksi.

“Saya pernah datangi ke agen tenaga kerja di Shah Alam. Di sana ada sekitar 5.000 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang sebagian besar ilegal,” kata Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Malaysia, Da`i Bachtiar, di Kuala Lumpur, Jum`at.

“Dari pada dikejar-kejar oleh polisi, dan petugas imigrasi kami usulkan kepada pemerintah Malaysia untuk melakukan program pemutihan,” kata Da`i Bachtiar.

Dalam acara dialog dengan masyarakat Indonesia dan peluncuran website KBRI yang baru, mantan Kapolri itu mengatakan, telah mengusulkan kepada menteri dalam negeri Malaysia untuk melakukan program pemutihan atau legalisasi bagi TKI ilegal di Semenanjung Malaysia.

“Jika dijawab tidak bisa karena dalam UU mereka tidak ada klausul pemutihan mengapa di negara bagian Sabah bisa dilakukan program pemutihan sekitar 200.000 TKI ilegal di sana,” ungkap Da`i.

Program pemutihan atau yang dikenal dengan legalisasi pekerja Indonesia ilegal dengan memberikan paspor dan ijin kerja.

Da`i kemudian menceritakan, bagaimana perjuangannya di Sabah dari rencana melakukan operasi besar-besaran pekerja dan pendatang ilegal menjadi program pemutihan.

“Ketika bertemu dengan Menteri Besar Sabah, saya mengatakan jangan operasi PATI (pendatang asing tanpa izin) hanya dilakukan di jalan dan dalam kota. Mengapa tidak dilakukan juga di perkebunan kelapa sawit. Kami tahu 90 persen pekerja kelapa sawit adalah warga Indonesia dan sebagian besar ilegal,” katanya.

“Mendengar tawaran itu, Menteri Besar Sabah terdiam. Para pengusaha perkebunan kemudian memprotes dan menekan pemerintah setempat agar tidak melakukan operasi pekerja ilegal karena akan membuat bangkrut usaha mereka. Mereka setuju agar dilakukan pemutihan,” jelas Da`i.

Tapi, lanjut dia, pemutihan itu bukan seperti pola lama yang hanya memberikan paspor hijau kepada TKI. “Kami akan memberikan paspor hijau jika TKI itu sudah diuruskan izin kerja, membayar pajak, asuransi dan membuat kontrak kerja maka baru kami bagikan paspor,” katanya.

Negara bagian Sabah dan perusahaan perkebunan setuju dengan pola pemutihan seperti itu karena mereka butuh TKI. Namun setahun kemudian program ini tersendat karena, para pengelola perkebunan merasa berat membayar pajak sekitar 200.000 TKI ilegal yang nilainya mencapai ratusan juta ringgit. “Akhirnya negara bagian Sabah meringankan pajak hingga 50 persen,” ungkap Da`i.

Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia atau KBRI kini tengah mengupayakan pula program pemutihan bagi TKI ilegal yang tinggal di Kuala Lumpur dan sekitarnya dimana jumlahnya cukup besar.

400 Majikan Malaysia Ditangkap, 3 Dicambuk

Kuala Lumpur (ANTARA) – Pemerintah Malaysia telah menahan 400 majikan dan tiga di antaranya dikenakan hukuman cambuk sepanjang tahun 2009 karena mempekerjakan pekerja asing secara ilegal.

“Tidak benar kami melakukan diskriminasi dalam penanganan pekerja asing ilegal di Malaysia,” kata Shahul Hamid Kabag UU dan Internasional Imigrasi Malaysia, di Universitas Kebangsaan Malaysia, Kajang, Selangor, Kamis.

Ia mengatakan, banyak majikan Malaysia ditangkap, dikenakan denda, dan ada juga yang dicambuk karena gunakan pekerja asing secara ilegal.

“Kami tindak juga majikan yang gunakan pekerja asing secara ilegal. Namun kebanyakan majikan dikenakan denda karena gunakan pekerja asing legal. Mereka membayar. Tapi memang hukuman dan tindakan kepada majikan kurang dipublikasikan oleh media massa,” katanya.

Pejabat imigrasi itu mengatakan hal tersebut menjawab pertanyaan peserta seminar agar pola penanganan pekerja asing di Malaysia di ubah dari fokus kepada pekerja asing menjadi fokus kepada majikan yang pergunakan pekerja asing karena puluhan tahun penanganan pekerja asing ilegal di Malaysia tetap saja kebanjiran pekerja asing ilegal.

Ia mengatakan hal itu dalam seminar Migrasi 2 “Migrasi, Keadilan Sosial dan Tantangan Pembangunan” yang diselenggarakan kerja sama antara Universitas Indonesia dan Universitas Kebangsaan Malaysia, di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) Kajang.

Dalam seminar tiga hari itu menampilkan pembicara di antaranya Dubes RI untuk Malaysia Da`i Bachtiar, pejabat imigrasi Malaysia Shahul Hamid, dan Prof Dr Kamal Halili Hassan.

Menurut Shahul Hamid, pembangunan ekonomi Malaysia telah menyedot pekerja asing. Makin lama makin besar. Tahun 1986, pekerja asing di Malaysia mencapai 215.200 orang, tahun 2005 naik menjadi 1,25 juta orang, tahun 2007 naik lagi menjadi 1,91 juta orang, dan April 2010 mencapai 2,3 juta pekerja asing.

“Kehadiran pekerja asing diakui telah mempercepat pembangunan ekonomi Malaysia dan banyak memberikan dampak positif, walaupun ada sedikit dampak negatif di bidang sosial,” kata pejabat imigrasi Malaysia itu.