Tag Archive | tki

TKI Purna Diarahkan Buka Usaha

SEMARANG, KOMPAS – Tenaga kerja Indonesia yang pulang ke Tanah Air dan tidak lagi memperpanjang kontrak kerja diarahkan memanfaatkan tabungannya untuk hal-hal produktif, seperti merintis usaha. Selama ini TKI purna cenderung membeli barang konsumsi sehingga dalam waktu singkat mereka akan kembali kesulitan keuangan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Semarang Tyas Iswinarso di Ungaran, Kamis (29/4). TKI yang sudah kehabisan uang akhirnya kembali kesulitan mencari pekerjaan sehingga kembali menjadi TKI. Siklus itu tidak berubah.

“Hanya sedikit sekali TKI purna setelah pulang membuka usaha. Juni mendatang kami berencana menggandeng Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memberi pembekalan kepada sekitar 400 TKI purna,” ujar Tyas.

Menjadi wirausaha juga akan berdampak pada pengembangan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja di Kabupaten Semarang. Setiap tahun, kata Tyas, Kabupaten Semarang memberangkatkan 1.500 TKI ke sejumlah negara, seperti Arab Saudi, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura.

Menurut Ketua Center for Micro and Small Enterprise Dynamic (CEMSED) Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Bayu Wijayanto, mendorong tumbuhnya wirausahawan dari kalangan TKI bukan hal mudah. TKI mesti mengubah pola pikir menjadi lebih aktif sekaligus memiliki motivasi kuat.

“Mereka bisa berkaca dengan apa yang ada di sana, menilai selera pasar. Kalau ada 25 persen saja bisa menjadi wirausahawan itu sudah bagus sekali,” ujar Bayu.

Pemerintah lemah

Sementara dari Banyumas, kasus tenaga kerja Indonesia asal Cilacap di luar negeri masih terus bertambah, baik masalah perdagangan manusia, tak dibayar majikan, maupun yang hilang bertahun-tahun. Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Banyumas melaporkan, selama 2009 ditemukan 65 kasus TKI asal Cilacap.

Menurut Ketua LBH Perisai Kebenaran Sugeng, Kamis (29/4), jumlah itu belum termasuk kasus TKI di Banyumas. Tahun sebelumnya, ada 75 kasus TKI yang ditemukan di Cilacap dan Banyumas. “Dari 65 kasus itu, kami menemukan ada tiga TKI yang hilang sejak belasan tahun lalu dan sampai sekarang belum ditemukan,” kata Sugeng.

Kasus TKI tak lain karena kelemahan pengawasan pemerintah. Misal, tak sedikit TKI menggunakan dokumen palsu yang dibuatkan oleh agen pencari kerja agar dapat bekerja keluar negeri, mulai dari kartu tanda penduduk hingga paspor. Di luar negeri, TKI kurang perlindungan dari pemerintah Indonesia. (gal/mdn)

sumber: Kompas, 30 April 2010

Iklan

Arsinah, Selamatkan Buruh dari Perdagangan Manusia

Liputan6.com, Palembang: Kemiskinan dan tekanan ekonomi membuat banyak orang tergiur bekerja di Negeri Jiran. Padahal, tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya menjadi korban perdagangan manusia. Berangkat dari persoalan itulah, Arsinah Soemitro terus menerus mengingatkan calon tenaga kerja Indonesia. “Jangan sampai mereka juga menjadi korban,” ujar Arsinah, ketika ditemui SCTV di Palembang, Sumatra Selatan, baru-baru ini.

Arsinah Soemitro berasal dari Entikong, Kalimantan Barat. Sudah 10 tahun terakhir, dia menjadi relawan buruh migran. Tak hanya menyelamatkan para TKI yang menjadi korban perdagangan manusian, Arsinah juga memulangkan mereka ke kampung halaman.

Ibu empat anak ini juga rajin datang ke desa dan pelosok. Arsinah merasa perlu mencerdaskan para calon TKI sebelum berangkat ke luar negeri. Dia tak ingin “pahlawan devisa” Indonesia menjadi korban selama berada di negeri orang. “Biar cuma makan garam, lebih baik kita bekerja di negeri sendiri,” ujar Arsinah.

Namun, memang tidak mudah bagi Arsinah untuk menyadarkan para calon TKI. Banyak di antara mereka terpaksa berangkat ke luar ngeri, karena tak banyak lahan pekerjaan yang disediakan di dalam negeri. “Perlu uang soalnya,” ujar Teti, buruh migran asal Desa Tanjung Merbu, Kecamatan Rambutan, Banyu Asin, Sumsel.

Kendati begitu, Arsinah tak pernah menyerah. Sepekan sekali, dia pergi ke Konjen RI di Kuching, Malaysia, untuk membantu memulangkan TKI yang gagal di perantauan. Tekad dan naluri keibuan membuat Arsinah sungguh-sungguh ingin menolong dan menyelamatkan para buruh migran.(ULF)

Indonesia Perjuangkan Pemutihan TKI Ilegal di Malaysia

Kuala Lumpur (ANTARA) – Indonesia sedang perjuangkan agar ada program pemutihan tenaga kerja ilegal di Semenanjung Malaysia karena banyak sekali tenaga kerja Indonesia yang ilegal, terutama di sektor konstruksi.

“Saya pernah datangi ke agen tenaga kerja di Shah Alam. Di sana ada sekitar 5.000 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang sebagian besar ilegal,” kata Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Malaysia, Da`i Bachtiar, di Kuala Lumpur, Jum`at.

“Dari pada dikejar-kejar oleh polisi, dan petugas imigrasi kami usulkan kepada pemerintah Malaysia untuk melakukan program pemutihan,” kata Da`i Bachtiar.

Dalam acara dialog dengan masyarakat Indonesia dan peluncuran website KBRI yang baru, mantan Kapolri itu mengatakan, telah mengusulkan kepada menteri dalam negeri Malaysia untuk melakukan program pemutihan atau legalisasi bagi TKI ilegal di Semenanjung Malaysia.

“Jika dijawab tidak bisa karena dalam UU mereka tidak ada klausul pemutihan mengapa di negara bagian Sabah bisa dilakukan program pemutihan sekitar 200.000 TKI ilegal di sana,” ungkap Da`i.

Program pemutihan atau yang dikenal dengan legalisasi pekerja Indonesia ilegal dengan memberikan paspor dan ijin kerja.

Da`i kemudian menceritakan, bagaimana perjuangannya di Sabah dari rencana melakukan operasi besar-besaran pekerja dan pendatang ilegal menjadi program pemutihan.

“Ketika bertemu dengan Menteri Besar Sabah, saya mengatakan jangan operasi PATI (pendatang asing tanpa izin) hanya dilakukan di jalan dan dalam kota. Mengapa tidak dilakukan juga di perkebunan kelapa sawit. Kami tahu 90 persen pekerja kelapa sawit adalah warga Indonesia dan sebagian besar ilegal,” katanya.

“Mendengar tawaran itu, Menteri Besar Sabah terdiam. Para pengusaha perkebunan kemudian memprotes dan menekan pemerintah setempat agar tidak melakukan operasi pekerja ilegal karena akan membuat bangkrut usaha mereka. Mereka setuju agar dilakukan pemutihan,” jelas Da`i.

Tapi, lanjut dia, pemutihan itu bukan seperti pola lama yang hanya memberikan paspor hijau kepada TKI. “Kami akan memberikan paspor hijau jika TKI itu sudah diuruskan izin kerja, membayar pajak, asuransi dan membuat kontrak kerja maka baru kami bagikan paspor,” katanya.

Negara bagian Sabah dan perusahaan perkebunan setuju dengan pola pemutihan seperti itu karena mereka butuh TKI. Namun setahun kemudian program ini tersendat karena, para pengelola perkebunan merasa berat membayar pajak sekitar 200.000 TKI ilegal yang nilainya mencapai ratusan juta ringgit. “Akhirnya negara bagian Sabah meringankan pajak hingga 50 persen,” ungkap Da`i.

Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia atau KBRI kini tengah mengupayakan pula program pemutihan bagi TKI ilegal yang tinggal di Kuala Lumpur dan sekitarnya dimana jumlahnya cukup besar.

400 Majikan Malaysia Ditangkap, 3 Dicambuk

Kuala Lumpur (ANTARA) – Pemerintah Malaysia telah menahan 400 majikan dan tiga di antaranya dikenakan hukuman cambuk sepanjang tahun 2009 karena mempekerjakan pekerja asing secara ilegal.

“Tidak benar kami melakukan diskriminasi dalam penanganan pekerja asing ilegal di Malaysia,” kata Shahul Hamid Kabag UU dan Internasional Imigrasi Malaysia, di Universitas Kebangsaan Malaysia, Kajang, Selangor, Kamis.

Ia mengatakan, banyak majikan Malaysia ditangkap, dikenakan denda, dan ada juga yang dicambuk karena gunakan pekerja asing secara ilegal.

“Kami tindak juga majikan yang gunakan pekerja asing secara ilegal. Namun kebanyakan majikan dikenakan denda karena gunakan pekerja asing legal. Mereka membayar. Tapi memang hukuman dan tindakan kepada majikan kurang dipublikasikan oleh media massa,” katanya.

Pejabat imigrasi itu mengatakan hal tersebut menjawab pertanyaan peserta seminar agar pola penanganan pekerja asing di Malaysia di ubah dari fokus kepada pekerja asing menjadi fokus kepada majikan yang pergunakan pekerja asing karena puluhan tahun penanganan pekerja asing ilegal di Malaysia tetap saja kebanjiran pekerja asing ilegal.

Ia mengatakan hal itu dalam seminar Migrasi 2 “Migrasi, Keadilan Sosial dan Tantangan Pembangunan” yang diselenggarakan kerja sama antara Universitas Indonesia dan Universitas Kebangsaan Malaysia, di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) Kajang.

Dalam seminar tiga hari itu menampilkan pembicara di antaranya Dubes RI untuk Malaysia Da`i Bachtiar, pejabat imigrasi Malaysia Shahul Hamid, dan Prof Dr Kamal Halili Hassan.

Menurut Shahul Hamid, pembangunan ekonomi Malaysia telah menyedot pekerja asing. Makin lama makin besar. Tahun 1986, pekerja asing di Malaysia mencapai 215.200 orang, tahun 2005 naik menjadi 1,25 juta orang, tahun 2007 naik lagi menjadi 1,91 juta orang, dan April 2010 mencapai 2,3 juta pekerja asing.

“Kehadiran pekerja asing diakui telah mempercepat pembangunan ekonomi Malaysia dan banyak memberikan dampak positif, walaupun ada sedikit dampak negatif di bidang sosial,” kata pejabat imigrasi Malaysia itu.